Perusahaan di Indonesia Masih Memiliki Kebebasan dalam Pemilihan Program dan Pendirian Dana Pensiun

Sampai tahun 2014, perusahaan di Indonesia masih memiliki kebebasan apakah akan menyelenggarakan program pensiun bagi pegawainya atau tidak. Tidak ada keharusan bagi perusahaan untuk menyelenggarakan program pensiun bagi pegawainya. Pilihan ada di perusahaan.

Namun demikian, kondisi ini akan berubah saat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berfungsi efektif di 2014 atau selambatnya 2015. Saat itu perusahaan akan wajib mendaftarkan pegawainya menjadi peserta Jaminan Sosial termasuk Jaminan Pensiun sesuai amanat UU SJSN 2004 dan UU BPJS 2011. Namun karena aturan pelaksanaan atas perundangan tersebut belum ada saat ini, implikasi tersebut belum akan dibahas kali ini.

Bila perusahaan memilih untuk menyelenggarakan suatu program pensiun, mereka memiliki juga kebebasan apakah akan mendirikan Dana Pensiun sendiri atau tidak. Hal ini dijamin dalam Undang Undang Dana Pensiun No.11/1992.
Namun demikian, sekali memutuskan mendirikan Dana Pensiun sendiri, perusahaan terikat dengan kewajiban sebagai Pendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Dana Pensiun yang didirikan oleh perusahaan untuk mengelola pensiun pegawainya disebut Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Program pensiun yang dapat dipilih untuk dikelola DPPK adalah:
– Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), atau
– Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Pilihan lain bagi perusahaan adalah mengikutkan pegawainya ke Dana Pensiun lain, (baik DPPK atau DPLK) dengan konsekuensi mengikuti aturan yang berlaku di Dana Pensiun tersebut.

Trend saat ini banyak perusahaan lebih memilih Program Pensiun Iuran Pasti. Sebagian perusahaan yang sudah menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti menghentikan penambahan peserta PPMP dan mengikutkan pegawai baru mereka ke PPIP.

Berdasarkan penelaahan atas Peraturan Dana Pensiun yang ada di Biro Dana Pensiun, terdapat 11,69% DPPK PPMP yang tidak menerima lagi peserta baru dengan kata lain, karyawan yang baru direkrut perusahaan tidak diikutsertakan dalam DPPK PPMP. Dalam kasus demikian, beberapa perusahaan mengambil kebijakan bagi karyawan baru dengan membentuk DPPK baru dengan skema PPIP atau mengikutsertakan karyawan baru tersebut pada DPLK
(Sumber: Annual Report Biro Dana Pensiun Tahun 2010; Bapepam-LK;2011)

Di sisi lain, pegawai di Indonesia juga memiliki kebebasan memilih apakah akan ikut menjadi peserta program pensiun yang disediakan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Oleh karena itu, pegawai yang ingin mengikuti program pensiun harus aktif mendaftar sebagai peserta Dana Pensiun yang ditunjuk perusahaannya.

Walaupun jarang terjadi, namun saya pernah menemukan kasus ada pegawai yang tidak bersedia mengikuti program pensiun yang tersedia. Dalam kasus ini pegawai tersebut akan rugi karena tidak menikmati fasilitas pensiun dari perusahaan berupa iuran peserta atas beban perusahaan, walaupun ybs. sendiri juga tidak memiliki kewajiban berupa potogan iuran peserta.

About Erwin Muniruzaman

just a simple mind Indonesian HR practitioner and a compensation & benefit specialist with an astronomical background

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: