Category Archives: Regulation
Download Permenaker 1 Tahun 2017 Struktur dan Skala Upah
Akhir Maret 2017, Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan peraturan baru yang mengatur mengenai Struktur dan Skala Upah. Dengan terbitnya peraturan ini berdampak antara lain:
1. Perusahaan wajib menyusun Struktur dan Skala Upah
2. Perusahaan wajib menyampaikan Skala Upah ke seluruh karyawan secara individual
Download Permenaker 1 Tahun 2017 Struktur dan Skala Upah
Akhir Maret 2017, Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan peraturan baru yang mengatur mengenai Struktur dan Skala Upah. Dengan terbitnya peraturan ini berdampak antara lain:
1. Perusahaan wajib menyusun Struktur dan Skala Upah
2. Perusahaan wajib menyampaikan Skala Upah ke seluruh karyawan secara individual
13 MRT ala Eropa – Studi banding penerapan Material Risk Taker untuk POJK 45 di Indonesia
Siapakah gerangan yang termasuk pihak Material Risk Taker (MRT) sebagaimana disyaratkan dalam regulasi POJK 45 / 2015 ? Pertanyaan ini muncul di kalangan praktisi Reward Perbankan di Indonesia sejak terbitnya regulasi baru OJK tersebut. Penetapan pihak yang masuk MRT harus dipertimbangkan secara matang karena implikasinya signifikan terhadap aturan remunerasi bankir
13 MRT ala Eropa – Studi banding penerapan Material Risk Taker untuk POJK 45 di Indonesia
Siapakah gerangan yang termasuk pihak Material Risk Taker (MRT) sebagaimana disyaratkan dalam regulasi POJK 45 / 2015 ? Pertanyaan ini muncul di kalangan praktisi Reward Perbankan di Indonesia sejak terbitnya regulasi baru OJK tersebut. Penetapan pihak yang masuk MRT harus dipertimbangkan secara matang karena implikasinya signifikan terhadap aturan remunerasi bankir
POJK 45: Perbedaan Fokus Fungsi Remunerasi antara Regulator dan Praktisi, Tantangan Perbankan Indonesia.
POJK 45 tentang Remunerasi yang diterbitkan OJK di akhir 2015, telah memberikan PR besar untuk seluruh praktisi Reward perbankan di Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan internal masing-masing dengan aturan baru tersebut. Penyesuaian kebijakan ini bisa dibilang gampang tapi sekaligus sulit dan
POJK 45: Perbedaan Fokus Fungsi Remunerasi antara Regulator dan Praktisi, Tantangan Perbankan Indonesia.
POJK 45 tentang Remunerasi yang diterbitkan OJK di akhir 2015, telah memberikan PR besar untuk seluruh praktisi Reward perbankan di Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan internal masing-masing dengan aturan baru tersebut. Penyesuaian kebijakan ini bisa dibilang gampang tapi sekaligus sulit dan
Download POJK 45 Tahun 2015 Tata Kelola Remunerasi Bank Umum
Akhir tahun 2015 lalu, OJK menerbitkan peraturan baru yang mengatur mengenai Tata Kelola Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Dengan terbitnya peraturan ini maka kebijakan Remunerasi yang diterapkan oleh Bank bagi Karyawan, Direksi dan Komisaris harus disesuaikan mengikuti ketentuan dan prinsip
Download POJK 45 Tahun 2015 Tata Kelola Remunerasi Bank Umum
Akhir tahun 2015 lalu, OJK menerbitkan peraturan baru yang mengatur mengenai Tata Kelola Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Dengan terbitnya peraturan ini maka kebijakan Remunerasi yang diterapkan oleh Bank bagi Karyawan, Direksi dan Komisaris harus disesuaikan mengikuti ketentuan dan prinsip
Download PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
Silakan download PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan silakan klik di sini PP 78 Tantangan dalam Kepastian UMP
Download PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
Silakan download PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan silakan klik di sini PP 78 Tantangan dalam Kepastian UMP
Download PP No. 45 tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun – BPJS
Feature post:: Menghadirkan Difabel di Ruang Kerja – Kiat Trans Retail Indonesia Keadilan Secarik Telor Mata Sapi, Tantangan Sang Reward Manager Mencari Intrapreneur yang 100% Indonesia Dicari: Ninja Berpengalaman untuk Posisi Head of HR Service Untuk download PP 45/2015 Jaminan
Download PP No. 45 tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun – BPJS
Feature post:: Menghadirkan Difabel di Ruang Kerja – Kiat Trans Retail Indonesia Keadilan Secarik Telor Mata Sapi, Tantangan Sang Reward Manager Mencari Intrapreneur yang 100% Indonesia Dicari: Ninja Berpengalaman untuk Posisi Head of HR Service Untuk download PP 45/2015 Jaminan
Jabatan di Bidang SDM Tertutup untuk Ekspatriat (Tenaga Kerja Asing) di Indonesia
Jabatan / posisi di bidang SDM di Indonesia terlarang diisi oleh Ekspatriat (Tenaga Kerja Asing). Jabatan yang terlarang tersebut antara lain meliputi rekrutmen, penempatan dan hubungan industrial. Jabatan lain yang menetapkan sistem pengendalian kepegawaian, analisa jabatan, karir dan pelatihan. Praktis seluruh
Jabatan di Bidang SDM Tertutup untuk Ekspatriat (Tenaga Kerja Asing) di Indonesia
Jabatan / posisi di bidang SDM di Indonesia terlarang diisi oleh Ekspatriat (Tenaga Kerja Asing). Jabatan yang terlarang tersebut antara lain meliputi rekrutmen, penempatan dan hubungan industrial. Jabatan lain yang menetapkan sistem pengendalian kepegawaian, analisa jabatan, karir dan pelatihan. Praktis seluruh
Human Resources Positions is Prohibited for Expatriate in Indonesia
Human Resources positions is prohibited for Expatriate in Indonesia. The positions include procurement and manpower placement, wage distribution, compensation and social security. Additionally, positions that determine personnel control systems, work assessment, dismissal, education and training and career development. According to the Manpower
Human Resources Positions is Prohibited for Expatriate in Indonesia
Human Resources positions is prohibited for Expatriate in Indonesia. The positions include procurement and manpower placement, wage distribution, compensation and social security. Additionally, positions that determine personnel control systems, work assessment, dismissal, education and training and career development. According to the Manpower
Pemerintah Dituntut Rampungkan 16 PP untuk BPJS (Suara Pembaruan)
[JAKARTA] Pemerintah dituntut untuk segera merampungkan sejumlah regulasi turunan untuk Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu sebanyak 16 Peraturan Pemerintah (PP). Pasalnya, waktu efektif untuk munculnya aturan-aturan tersebut tinggal 2 bulan lagi. Anggota
Pemerintah Dituntut Rampungkan 16 PP untuk BPJS (Suara Pembaruan)
[JAKARTA] Pemerintah dituntut untuk segera merampungkan sejumlah regulasi turunan untuk Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu sebanyak 16 Peraturan Pemerintah (PP). Pasalnya, waktu efektif untuk munculnya aturan-aturan tersebut tinggal 2 bulan lagi. Anggota
Download Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja untuk Pedoman Pelaksanaan Ketenagakerjaan di Hari Libur Pilkada
Bagi yang membutuhkan salinan Surat Edaran Menakertrans yang mengatur pedoman pelaksanaan ketenagakerjaan di hari libur Pilkada dapat didownload di posting Hak Pekerja Atas Upah Lembur Saat Bekerja di Hari Libur Pilkada Sedangkan untuk yang membutuhkan salinan SK Mendagri yang menetapkan tanggal 20 September
Download Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja untuk Pedoman Pelaksanaan Ketenagakerjaan di Hari Libur Pilkada
Bagi yang membutuhkan salinan Surat Edaran Menakertrans yang mengatur pedoman pelaksanaan ketenagakerjaan di hari libur Pilkada dapat didownload di posting Hak Pekerja Atas Upah Lembur Saat Bekerja di Hari Libur Pilkada Sedangkan untuk yang membutuhkan salinan SK Mendagri yang menetapkan tanggal 20 September
Mewaris Gagasan - Sharing Ideas 
Recent Comments